Festival Danau Toba Jangan Seremonial Belaka

Toba Lover   7.9.16   DAERAH   Comment  

TobaTimes-Demi mewujudkan Danau Toba kembali bersih, pemerintah diharapkan mengambil tindakan nyata dan langkah berani. Tanpa itu, kawasan perairan Danau Toba akan terus dimanfaatkan sejumlah oknum untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Danau Toba

Hal itu disampaikan Wilmar Eliaser Simandjorang, Selasa (6/9), melalui telepon seluler. Mantan Bupati Samosir yang kini menjadi Aktifis Lingkungan Hidup Danau Toba ini, tanpa sikap tegas seluruh pejabat terkait, langkah program Presiden hanya sebatas sermonial semata. “Jangan mencla-mencle mengambil kebijakan Zero Keramba di Danau Toba yang sudah dideklarasi para bupati. Karena memang nyata-nyata KJA sebagai sumber pencemaran,” terangnya.

Dia mengatakan, seluruh stakholder tak perlu ragu bertindak karena alam yang indah dari Tuhan untuk menjadi sarana kehidupan elemen masyarakat yang tinggal di sana, sudah diatur pemerintah, termasuk untuk pembangunan pariwisata.

“Jelas sudah ada Perpres 81 Tahun 2014. Perpres itu ditetapkan zonasi untuk budidaya perikanan sesuai daya dukung dan daya tampung. Namun di UU No 32 Tahun 2009 diatur dan dinyatakan di Pasal 17, bahwa apabila kegiatan sudah melebihi daya dukung dan daya tampung, maka kegiatan tersebut tidak diperbolehkan lagi (beroperasi KJA),” ungkapnya.

Menurut Wilmar, melihat kondisi saat ini, sejumlah pejabat negara belum serius untuk memberikan penanganan memulihkan Danau Toba seperti sediakala. Atas masalah ini, ia sudah menyampaikan surat terbuka kepada Menteri Maritim Luhut Binsar Panjaitan sebagai ‘jeritan hati Wilmar Eliaser Simandjorang’.

“Perlu diingat, Danau Toba diciptakan Tuhan, jelas bukan diperuntukkan bagi industri perikanan. Tapi sejatinya itu diciptakan untuk air baku, air minum. Hal ini jelas berdasarkan Pergub No 1 tahun 2009. Di depan Jokowi yang menandatangai Zero KJA di Danau Toba dan lingkungan yang merusak juga akan ditertibkan, tetapi di belakang (kelanjutan program) tidak dilaksanakan sesuai yang mereka ucapkan,” terangnya.

Dia bertanya, kenapa pemerintah dan banyak orang ragu mengambil tindakan terhadap KJA yang telah merusak Danau Toba? Padahal, lanjutnya, KJA di Danau Toba 44 persennya sudah melebihi daya dukung dan daya tampung. “Seharusnya PT Aquafarm dan PT Jaffa harus ditutup. Dimohon Pak Luhut dan teman-teman memberikan masukan yang sesungguhnya terjadi di KDT (Kawasan Danau Toba) kepada Bapak Jokowi. Sehingga kebijakan yang diambil bisa tepat dan efektif, yakni kebijakan yang meliputi lintas sector, serta yang dapat membawa kemaslahatan kepada masyarakat KDT dan dunia. Baik itu hari ini, besok dan untuk lintas generasi,” tulisnya dalam surat terbuka.

Sikap untuk melakukan perubahan Danau Toba, diakuinya tidak boleh hanya sekedar kata, tetapi harus dengan kerja nyata. Ia mengaku sangat menyadari bahwa banyak pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari kawasan Danau Toba akan melakukan upaya lain untuk melegalkan tindakan merusak lingkungan.

“Saya siap dipenjara karena terus memperjuangkan Danau Toba agar bersih dari perusak-perusak lingkungan. Kalau ada yang keberatan dan menggugat, saya juga siap. Jika karena saya radikal terhadap Danau Toba ini itu merupakan konsekuensinya. Tujuan sikap ini adalah demi memperjuangkan Danau Toba yang seharusnya bisa diwarisakan sebagai alam yang baik bagi masa depan anak-anak yang lahir di Danau Toba,” katanya.(TT/int)