Badan Otorita Danau Toba Perlu Dikaji Ulang

Toba Lover   18.9.16   Nasional   Comment  

TobaTimes-Pembentukan Badan Otoritas Pengelola Pariwisata Kawasan Danau Toba perlu dikaji ulang, sebab saat ini ada sinyalemen kecemburuan 7 kabupaten di kawasan Danau Toba. Sebaiknya diberikan zonanisasi pengelolaan kepada 7 Pemda sesuai kebutuhan daerah masing-masing.

Danau Toba

Hal itu dikatakan Bupati Tapanuli Utara (Taput) Nikson Nababan. "Saya ingin Badan Otorita Danau Toba dikaji ulang, dan ditetapkan saja Zonanisasi, karena menurut saya itu tidak fair, karena tidak sesuai apa yang dibutuhkan oleh setiap kabupaten, karena antar kabupaten itu beda beda kebutuhannya," ujarnya di sela press tour wartawan Pariwisata ke Tapanuli Utara, baru-baru ini.

Oleh karena itu. katanya, pemerintah harus memiliki master plan yang matang dengan mengedepankan one region one product.

Nikson mencontohkan, untuk Tapanuli Utara, yang dibutuhkan adalah pembangunan infrastruktur seperti pembangunan Dermaga di Muara dan kapal cepat. Sementara di kabupaten Samosir yang dibutuhkan adalah hotel dan restoran. "Jadi masing masing daerah disesuaikan dengan kebutuhan, bukan keinginan," katanya.

Nikson juga mengatakan, bila master plan sudah ada, kebijakan pemerintah tidak akan tumpang tindih yang justru menyebabkan pembangunan di daerah tidak berjalan dengan baik. Contohnya Batam, dulu berhasil ketika menjadi Ororita Batam, namun sejak ada otonomi daerah, jadi tumpang tindih kebijakannya, pembangunan malah tersendat.

"Bila sudah ada master Plan dan anggarannya sudah jelas dan ini sudah disetujui, barulah ditetapkan Badan Otorita ini berlakukan," katanya.

Nikson mengatakan, Taput saat ini masih fokus untuk pembangunan infrastruktur terutama jalan raya belum ke sektor pariwisata. Pasalnya jalan jalan di Taput ini 48 persen mengalami kerusakan dan ini membutuhkan angaran yang cukup besar. Diperkirakan pada tahun 2016 dibutuhkan sekitar Rp 80 miliar. Dan diharapkan pada tahun 2019 semua pembangunan jalan sudah tuntas. (TT/int)