TobaTimes, Parapat - Sarana dan prasarana menuju tempat wisata Danau Toba satu per satu akan diperbaiki demi kemajuan pariwisata di danau terbesar di Indonesia itu.
 |
| Danau Toba. |
Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pudji Hartanto dalam rapat di Hotel Inna Parapat di Simalungun, Sumut, baru-baru ini. Rapat dihadiri beberapa pejabat seperti Bupati Samosir, Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir, Bupati Tapanuli Utara, Bupati Humbang Hasundutan serta jajaran pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara.
Pudji mengatakan salah satu KSPN yang mendapat dukungan Kementerian Perhubungan yaitu kawasan wisata Danau Toba di Sumatera Utara.
"Kami mempercepat pembangunan wisata di kawasan tersebut dengan perbaikan dermaga di kawasan Danau Toba,” katanya.
Dia menjelaskan, untuk 2016 ini ada enam dermaga yang mendapat perhatian khusus, yaitu dermaga Ajibata Rakyat, Dermaga Tomok Wisata, Dermaga Balige, Dermaga Onanrunggu, Dermaga Muara serta Dermaga Nainggolan.
Tidak hanya dermaga, sektor lalu lintas dan angkutan jalan juga akan ditingkatka, seperti perlengkapan rambu-rambu menuju obyek wisata Danau Toba dan guard-rail demi keselamatan. Sebab, karena kondisi jalan di sekeliling danau masis sempit dan berkelok-kelok.
Terkait kondisi beberapa jembatan timbang yang tutup pasca-pemberlakukan operasi berantas pungutan liar, Pudji Hartanto berharap agar Gubernur Sumatera Utara segera memerintahkan jajarannya kembali mengoperasikan fasilitas yang juga dikenal dengan sebutan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) itu. Sebab, kewenangan pengelolaan jembatan timbang ada di provinsi.
“Jadi, kewenangan membuka atau menutup ada pada gubernur,” ujar Pudji.
Dia menyatakan, pengelolaan UPPKB belum menjadi kewenangan pusat. Artinya, operasional jembatan timbang masih jadi wewenang Pemerintah Provinsi Sumut. “Saya tegaskan belum menjadi kewenangan pusat, nanti awal 2017 baru kami (Kementerian Perhubungan) yang kelola,” katanya.
Kementerian Perhubungan tidak pernah memberi perintah jembatan timbang tutup. Bahkan, ia menyarankan seluruh pegawai UPPKB di Sumut kembali bekerja sesuai mekanisme yang ditentukan.
Lebih lanjut dikatakan, proses serah terima kewenangan jembatan timbang harus dilakukan didahului inventarisasi. Namun, mestinya inventarisasi tak menghambat operasional jembatan timbang dalam memberikan pelayanan. “Diimbau untuk semua pihak di lingkungan Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan dan aparat di daerah untuk menghindari aksi pungli,” katanya.
Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya pun mengapresiasi kinerja Kemenhub. Sebab, kementerian yang dipimpin Budi Karya Sumadi itu bekerja cepat dalam mendukung pariwisata. (TT/int)
0 comments:
Post a Comment