TobaTimes, Tanjungbalai - Setiap bulan suplai gas elpiji 3 kilogram 127 ribu tabung. Dengan jumlah tersebut, seharusnya elpiji di Tanjungbalai sudah cukup bahkan berlebih.
Ilustrasi |
Kondisi tersebut tetap bertahan walaupun Pemko Tanjungbalai bekerjasama dengan UPMS Pertamina I Medan telah melakukan dropping gas elpiji 3 kg ke setiap pangkalan.
Hal itu terungkap saat dilakukan dialog antara Komisi B DPRD, Kepala Bagian Perekonomian Dra Darul Yana Siregar, Kepala Dinas Perindag Rumondang Hasibuan SPd, Plt Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) dengan puluhan orang warga Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai di Kantor DPRD Kota Tanjungbalai, Selasa (15/11) sekira pukul 14.00 WIB.
Dalam dialog tersebut, juga hadir empat agen penyalur gas Dra Darul Yana Siregar, 3 Kg Kota Tanjungbalai seperti PT Mas Gas Nusantara, CV Lima Sinar Abadi, PT Anugerah Tetap Jaya, dan CV Sukses Teguh Gemilang.
Dalam dialog tersebut, Nazaruddin Panjaitan selaku juru bicara dari masyarakat mempertanyakan keberadaan gas bersubsidi yang dalam beberapa bulan ini langka dan mahal. Oleh karena itu, Nazaruddin Panjaitan mempertanyakan tugas dan fungsi dari pemerintah termasuk DPRD, sehingga gas elpiji untuk masyarakat miskin tersebut masih langka dan mahal.
"Kami sudah cukup lama bersabar, melihat langka dan mahalnya gas elpiji untuk masyarakat miskin tersebut dipasaran. Untuk itu, saat ini kami ingin mempertanyakan tugas dan fungsi dari pemerintah termasuk DPRD yang terkesan melakukan pembiaran terhadap langka dan mahalnya gas melon tersebut," ujar Nazaruddin Panjaitan.
Kabag Perekonomian Kota Tanjungbalai, Dra Darul Yana Siregar mengatakan bahwa suplay gas elpiji bersubsidi dari Pertamina ke Kota Tanjungbalai setiap bulannya sebanyak 127.000 tabung. Katanya, jumlah suplay tersebut sebenarnya sudah berlebih. Daraul Yana menduda ada penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mementingkan diri sendiri.
"Dengan suplay sebanyak 127 ribu tabung setiap bulan, maka gas melon untuk Kota Tanjungbalai ini sudah berlebih. Akan tetapi, akibat adanya penyimpangan dalam penyalurannya yang diduga, dilakukan oleh agen dan pangkalan, sehingga harga tebus gas bersubsidi tersebut di masyarakat sangat tinggi," ujar Dra Darul Yana Siregar.
Atas kondisi tersebut, Ketua Komisi B DPRD M Nur Harahap meminta komitmen dari keempat agen gas elpiji, untuk dapat menertibkan pangkalan penyalur gas masing-masing. (TT/int)
0 comments:
Post a Comment