TobaTimes, Palas - Sekitar 60-an massa PMII cabang Kabupaten Palas melakukan aksi unjuk rasa damai, Kamis (20/10). Dengan pengawalan personel Polsek Barumun, massa yang bergerak dari Lapangan Merdeka melakukan long march menggunakan kendaraan roda dua.
Di simpang kantor DPRD tepatnya depan kantor Kejaksaan Negeri Cabang Sibuhuan, massa menyuarakan tuntutan atas dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi-JK. Aksi yang sempat menjadi tontonan warga yang melintas di jalinsum itu juga melakukan aksi bakar ban bekas. Aksi ini juga serentak dilaksanakan di daerah lain.
Dalam orasi Ketua PC PMII Kadir Nasution memaparkan kekecewaan masyarakat selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK. Janji politik kepada rakyat belum sepenuhnya maksimal.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 12.00 WIB itu cukup disambut baik DPRD. Tuntutan massa yang dikaitkan dengan isu di daerah terkait banyaknya konflik lahan antar warga dengan perusahaan akan disampaikan. Sekitar pukul 14.00 WIB aksi selesai, lalu massa membubarkan diri secara tertib.
Wakil Ketua DPRD dari Demokrat M Dayan Hasibuan didampingi Arfanul Hakim Daulay dari PPP dan Padeli Ashari Hasibuan dari Demokrat.
Sambutan DPRD menyikapi tuntutan aksi mahasiswa PMII ini cukup mengapresiasi. Namun hanya lebih menyikapi yang menyangkut soal tuntutan di daerah. Seperti tuntutan penyelesaian konflik lahan antar warga dengan perusahaan yang dianggap masih terus berlanjut.
Tuntutan lain, mereka sepakat menjadikan Palas sebagai daerah Serambih Mekkah. "Kita mengapresiasi aksi adik-adik. Akan kita sampaikan ke pemerintah daerah untuk serius menangani persoalan konflik lahan di daerah ini. Kita juga sepakat kalau Palas sebagai daerah Serambih Mekkah," terang Dayan.
Ada 11 poin tuntutan mahasiswa terhadap pemerintahan Jokowi-JK yang dinilai belum tercapai. Antara lain pembangunan nasional, lalu menyangkut kedaulatan pangan dan perdagangan internasional. Kemudian ada juga menyangkut BUMN dan keuangan negara yang belum baik. Begitu juga menyangkut kemandirian energi dan lingkungan hidup.
Lalu menyangkut pertahanan dan keamanan yang masih rapuh, pendidikan dan SDM. Konflik sosial, agama dan budaya. Selanjutnya ada masalah kemiskinan, masalah hukum, masalah ekonomi dan terakhir masalah agraria yang berkepanjangan.
Konflik agraria ini sendiri menurut mahasiswa belum menyentuh akar permasalahan yaitu struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pengelolaan sumber-sumber agraria yang tidak adil. (TT/int)
 |
| Ilustrasi. |
Dalam orasi Ketua PC PMII Kadir Nasution memaparkan kekecewaan masyarakat selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK. Janji politik kepada rakyat belum sepenuhnya maksimal.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 12.00 WIB itu cukup disambut baik DPRD. Tuntutan massa yang dikaitkan dengan isu di daerah terkait banyaknya konflik lahan antar warga dengan perusahaan akan disampaikan. Sekitar pukul 14.00 WIB aksi selesai, lalu massa membubarkan diri secara tertib.
Wakil Ketua DPRD dari Demokrat M Dayan Hasibuan didampingi Arfanul Hakim Daulay dari PPP dan Padeli Ashari Hasibuan dari Demokrat.
Sambutan DPRD menyikapi tuntutan aksi mahasiswa PMII ini cukup mengapresiasi. Namun hanya lebih menyikapi yang menyangkut soal tuntutan di daerah. Seperti tuntutan penyelesaian konflik lahan antar warga dengan perusahaan yang dianggap masih terus berlanjut.
Tuntutan lain, mereka sepakat menjadikan Palas sebagai daerah Serambih Mekkah. "Kita mengapresiasi aksi adik-adik. Akan kita sampaikan ke pemerintah daerah untuk serius menangani persoalan konflik lahan di daerah ini. Kita juga sepakat kalau Palas sebagai daerah Serambih Mekkah," terang Dayan.
Ada 11 poin tuntutan mahasiswa terhadap pemerintahan Jokowi-JK yang dinilai belum tercapai. Antara lain pembangunan nasional, lalu menyangkut kedaulatan pangan dan perdagangan internasional. Kemudian ada juga menyangkut BUMN dan keuangan negara yang belum baik. Begitu juga menyangkut kemandirian energi dan lingkungan hidup.
Lalu menyangkut pertahanan dan keamanan yang masih rapuh, pendidikan dan SDM. Konflik sosial, agama dan budaya. Selanjutnya ada masalah kemiskinan, masalah hukum, masalah ekonomi dan terakhir masalah agraria yang berkepanjangan.
Konflik agraria ini sendiri menurut mahasiswa belum menyentuh akar permasalahan yaitu struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pengelolaan sumber-sumber agraria yang tidak adil. (TT/int)
0 comments:
Post a Comment