TobaTimes-Musyawarah Masyarakat Adat Batak 2016 yang dihelat Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia (PSBI) di Pantai Bebas Parapat, Danau Toba, Simalungun, Sumatera Utara, menghasilkan 7 Pesan Parapat. Masyarakat adat minta dilibatkan sebagai pelaku dalam proses pembangunan wisata kawasan Danau Toba.
Ketua Umum PSBI Effendi MS Simbolon mengatakan, pesan moral tersebut muncul dari hati dan keinginan masyarakat dari enam puak Batak (Toba, Karo, Pakpak, Simalungun, Angkola, dan Mandailing). Pesan itu akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla serta pejabat negara lainnya.
"Ini akan kita serahkan, agar bagaimana kita mengambil dan menyambut potensi dari kawasan Danau Toba ini. Agar kita dapat menjadikan andalan bagi devisa negara. Tetapi tetap mengandalkan kearifan lokal yang ada di sini," kata Effendi MS Simbolon, Senin 1 Agustus 2016.
Proses tata ulang wilayah sekitar Danau Toba diharapkan dapat menarik wisatawan lokal ataupun mancanegara. Yang perlu digarisbawahi, katanya, masyarakat Sumut dan Danau Toba harus menjadi subjek atau pelaku dan terlibat langsung dalam proses pembangunan ini.
Berikut 7 Pesan Parapat hasil Musyawarah Masyarakat Adat Batak 2016. Pertama, menegaskan kebanggan identitas pribadi dan identitas kolektif selaku masyarakat Batak sebagai bagian integral dari Bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika di bawah naungan NKRI.
Kedua, menyerukan agar pemerintah senantiasa memegang teguh komitmen mengimplikasikan secara efektif isi dan semangat UUD 1945 Pasal 8 b ayat 2 berkenaan dengan penghormatan kesatuan masyarakat adat dan hak hak tradisionalnya serta berbagai ketentuan perundang-undangan terkait lainnya.
Ketiga, menyambut baik, mendukung sepenuhnya dan menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada pemerintah Jokowi-JK atas penetapan Danau Toba sebagai salah satu prioritas pembangunan kawasan strategis pariwisata kelas dunia.
Keempat, meminta kepada pemerintah pusat dan daerah untuk menetapkan ketentuan dan mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat untuk memastikan agar masyarakat setempat (terutama masyarakat adat Batak) di kawasan Danau Toba dan sekitarnya sungguh-sungguh ikut serta sebagai subjek pelaku serta penerima manfaat dan tidak sekadar objek.
Kelima, menyerukan agar pemerintah memberikan perhatian khusus pada pengembangan sektor hulu. Yakni, pengembangan sumber daya manusia yang religius memegang teguh nilai-nilai luhur adat dan budaya Batak serta berdaya saing dalam keharmonisan dengan lingkungan alam yang terpelihara kualitasnya.
Keenam, menyerukan kepada pemerintah untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah yang berkelanjutan, terkoordinasi, dan terpadu untuk menciptakan suasana kondusif dan memberikan fasilitas. Sehingga, masyarakat adat Batak dapat mengembangkan secara pribadi dan kolektif nilai-nilai adat serta budaya tradisional sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan nasional.
Ketujuh, masyarakat adat Batak bertekad melakukan langkah tindak lanjut atas hasil Musyawarah Masyarakat Adat Batak 2016 dalam bentuk format pengorganisasian yang tepat dan disepakati bersama. Berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, daerah dan elemen masyarakat.
Musyawarah Masyarakat Adat Batak 2016 digelar Sabtu-Minggu, 30-31 Juli. Jusuf Kalla, dalam pidato pembukaan, bilang, masyarakat dan tokoh Batak sangat berpengaruh bagi Indonesia. Musyawarah diikuti sekitar 260 marga dari enam puak Batak. (sumber: metrotvnews.com)
Ketua Umum PSBI Effendi MS Simbolon mengatakan, pesan moral tersebut muncul dari hati dan keinginan masyarakat dari enam puak Batak (Toba, Karo, Pakpak, Simalungun, Angkola, dan Mandailing). Pesan itu akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla serta pejabat negara lainnya.
"Ini akan kita serahkan, agar bagaimana kita mengambil dan menyambut potensi dari kawasan Danau Toba ini. Agar kita dapat menjadikan andalan bagi devisa negara. Tetapi tetap mengandalkan kearifan lokal yang ada di sini," kata Effendi MS Simbolon, Senin 1 Agustus 2016.
Proses tata ulang wilayah sekitar Danau Toba diharapkan dapat menarik wisatawan lokal ataupun mancanegara. Yang perlu digarisbawahi, katanya, masyarakat Sumut dan Danau Toba harus menjadi subjek atau pelaku dan terlibat langsung dalam proses pembangunan ini.
Berikut 7 Pesan Parapat hasil Musyawarah Masyarakat Adat Batak 2016. Pertama, menegaskan kebanggan identitas pribadi dan identitas kolektif selaku masyarakat Batak sebagai bagian integral dari Bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika di bawah naungan NKRI.
Kedua, menyerukan agar pemerintah senantiasa memegang teguh komitmen mengimplikasikan secara efektif isi dan semangat UUD 1945 Pasal 8 b ayat 2 berkenaan dengan penghormatan kesatuan masyarakat adat dan hak hak tradisionalnya serta berbagai ketentuan perundang-undangan terkait lainnya.
Ketiga, menyambut baik, mendukung sepenuhnya dan menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada pemerintah Jokowi-JK atas penetapan Danau Toba sebagai salah satu prioritas pembangunan kawasan strategis pariwisata kelas dunia.
Keempat, meminta kepada pemerintah pusat dan daerah untuk menetapkan ketentuan dan mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat untuk memastikan agar masyarakat setempat (terutama masyarakat adat Batak) di kawasan Danau Toba dan sekitarnya sungguh-sungguh ikut serta sebagai subjek pelaku serta penerima manfaat dan tidak sekadar objek.
Kelima, menyerukan agar pemerintah memberikan perhatian khusus pada pengembangan sektor hulu. Yakni, pengembangan sumber daya manusia yang religius memegang teguh nilai-nilai luhur adat dan budaya Batak serta berdaya saing dalam keharmonisan dengan lingkungan alam yang terpelihara kualitasnya.
Keenam, menyerukan kepada pemerintah untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah yang berkelanjutan, terkoordinasi, dan terpadu untuk menciptakan suasana kondusif dan memberikan fasilitas. Sehingga, masyarakat adat Batak dapat mengembangkan secara pribadi dan kolektif nilai-nilai adat serta budaya tradisional sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan nasional.
Ketujuh, masyarakat adat Batak bertekad melakukan langkah tindak lanjut atas hasil Musyawarah Masyarakat Adat Batak 2016 dalam bentuk format pengorganisasian yang tepat dan disepakati bersama. Berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, daerah dan elemen masyarakat.
Musyawarah Masyarakat Adat Batak 2016 digelar Sabtu-Minggu, 30-31 Juli. Jusuf Kalla, dalam pidato pembukaan, bilang, masyarakat dan tokoh Batak sangat berpengaruh bagi Indonesia. Musyawarah diikuti sekitar 260 marga dari enam puak Batak. (sumber: metrotvnews.com)
0 comments:
Post a Comment